Implementasi Prinsip Value for Money dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas PUPR Kota Serang

Authors

  • Fatimah Azzahra Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author
  • Laeli Nur Khanifah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author
  • Annisa Permata Ali Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author
  • Ashilah Nailah Hasna Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author
  • Irene Cantika Siahaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author
  • Reisya Ayudia Putri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author

Keywords:

Value for Money, pengadaan barang dan jasa, ekonomis, efisiensi, efektivitas, Dinas PUPR Kota Serang.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan tiga dimensi utama Value for Money, yaitu ekonomis (economy), efisiensi (efficiency), dan efektivitas (effectiveness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Value for Money di Dinas PUPR Kota Serang telah berjalan cukup baik. Pada aspek ekonomis, instansi menerapkan survei pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta negosiasi harga untuk memperoleh nilai terbaik tanpa mengurangi kualitas. Pada aspek efisiensi, penggunaan sistem elektronik seperti SPSE, SiRUP, dan e-Katalog mampu meningkatkan transparansi serta menghemat waktu dan biaya administrasi. Sementara itu, pada aspek efektivitas, sebagian besar target pembangunan infrastruktur telah tercapai meskipun masih ditemukan beberapa kendala terkait kualitas hasil pekerjaan dan keberlanjutan manfaat infrastruktur. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pimpinan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan perencanaan, lemahnya pengawasan teknis, kondisi geografis, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi berbasis kinerja untuk mengoptimalkan penerapan Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Downloads

Published

2026-07-04

Issue

Section

Articles